Google
 

02 Juni 2009

RE: [Dokter Umum] [ O O T ] Benarkah nantinya UU praktek dokter akan dibatasi ?

Pak hansen dan teman-teman milis yang baik.

berikut saya copy kan pernyataan bantahan bapak ahmad sumiyanto (ketua DPW
PKS DIY) yang dimuat di situs resmi DPW PKS DIY. dan lampiran berita yang
sebenarnya dimuat oleh harian kedaulatan rakyat.

jadi memang tidak benar sms yang beredar tersebut yang seolah-olah diambil
dari harian kedaulatan rakyat tersebut. so sebaiknya kita terus berbaik
sangka terhadap semua komponen bangsa ini. cek dan ricek sangat diperlukan
sebelum meneruskan sebuah berita, jangan sampai kita meneruskan berita yang
belum tentu kebenarannya (FITNAH LEBIH KEJAM DARIPADA MEMBUNUH).

Salam

Rudy Monoarfa

http://www.pks-jogja.org/detail.php?ID=1334
<http://www.pks-jogja.org/detail.php?ID=1334&cat=Berita> &cat=Berita


KETUA DPW PKS DIY BANTAH SMS FITNAH

_____


pks-jogja.org | Liputan Media | M. Ilyas Sunnah | 2009-06-02 | Sudah dibaca
: 28 kali


KETUA DPW PKS DIY
BANTAH SMS FITNAH

Ketua DPW PKS DIY, Ahmad Sumiyanto membantah bahwa dirinya telah menyatakan
SBY dan Demokrat telah bersedia menandatangani 10 agenda kontrak politik
dengan PKS sebagaimana disebarkan dalam SMS-SMS provokatif dan menyesatkan
yang dinisbatkan bersumber pada koran Kedaulatan Rakyat, edisi Sabtu, 30 Mei
2009 halaman 3. SMS-SMS berisi fitnah tersebut sempat beredar di kalangan
wartawan, bahkan ke elit Tim Sukses SBY-Boediono. Ketua Majelis Syuro PKS,
Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Ketua Tim Sukses
SBY-Boediono, Hatta Rajasa juga telah membantah kebenarannya SMS fitnah
tersebut (Inilah.com, 1 Juni 2009).
Ketua Umum DPW PKS DIY, H. Ahmad Sumiyanto, menegaskan bahwa dirinya tidak
pernah membuat pernyataan PKS-PD menandatangani kontrak politik yang
'neko-neko' sebagaimana disebutkan dalam SMS-SMS fitnah tersebut. "Silakan
dicek pada koran Kedaulatan Rakyat, halaman 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009. Di
koran tersebut, tertulis kalimat, 'Apalagi pihak SBY dan Demokrat telah
bersedia menandatangani kontrak politik yang berisi 10 Agenda Pembangunan
yang disusun berdasarkan platform PKS itu. Titik'. Kalimat, "antara lain,
menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan menteri pertanian harus dari PKS
dan seterusnya.... " tidak terdapat dalam pernyataan itu. Kalimat-kalimat
tersebut jelas-jelas tambahan keji dari si pembuat SMS fitnah tersebut!"
Agaknya, lanjut Ahmad Sumiyanto yang juga Direktur Al-Ikhlash Group
Yogyakarta ini, "ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencitraburukkan PKS
dan merenggangkan soliditas barisan koalisi partai-partai pendukung
SBY-Boediono. Mereka mungkin iri dan dengki melihat partai-partai nasionalis
dan partai-partai Islam bisa bersatu padu mendukung duet SBY-Boediono serta
guyub rukun, bersinegi bersama membangun bangsa dan Negaranya dengan
platform yang jelas dan disepakati bersama."
Release pernyataan Ahmad Sumiyanto di koran Kedaulatan Rakyat, Sabtu 30 Mei
2009 tersebut dibuat dalam rangka mensikapi diterbitkannya Bayanat
(Penjelasan Resmi) DPP PKS tentang Koalisi Pilpres 2009. Dalam release itu,
Ahmad Sumiyanto pada intinya menegaskan bahwa PKS DIY siap menunaikan
Keputusan Majelis Syuro PKS.
Ahmad Sumiyanto, juga menegaskan tidak ada lagi kebijakan dan langkah
politik yang mendua. "Dalam tubuh PKS, tidak dikenal tradisi mbalelo! Jika
pimpinan telah memutuskan A, maka seluruh struktur dan kader di bawah akan
mengambil sikap yang sama: A juga! Hal ini dilalukan dengan pemahaman yang
utuh dan komitmen yang penuh." Bahkan, Ahmad Sumiyanto yakin bahwa, "Seluruh
kader PKS di DIY setelah mendapat bayanat (penjelasan) yang memadai Insya
Allah akan siap berjuang secara total memenangkan pasangan SBY-Boediono!"
(MIS)

LAMPIRAN KLIPING BERITA KEDAULATAN RAKYAT ITU:

Meski Banyak Kadernya Kecewa
PKS DIY Siap Menangkan SBY-Boediono
(Dimuat di Kedaulatan Rakyat, 30 Mei 2009, halaman 3)

Yogya (KR)- Meski banyak kadernya yang kecewa, DPW P)KS DIY siap berjuang
secara total memenangkan pasangan SBY-Boediono. Sikap ini9 diambil setelah
DPW PKS DIY mendapat bayanat DPP PKS nomor 1/B/K/DPP-PKS/VI/1430
Tentang Koalisi PILPRES 2009.
"Kami juga siap mensosialisasikan dan menunaikan keputusan Majelis Syuro
tersebut. Alhamdulillah, saat ini segenap struktur dan seluruh jaringan
kader PKS DIY telah dalam kondisi siap menunaikan keputusan Majelis Syuro
mengenai Koalisi Pilpres tersebut," kata Ketua DPW PKS DIY, H. Ahmad
Sumiyanto di kantornya, Jalan IPDA Tut Harsono, Timoho, Kamis (28/5).
Meski demikian, menurut Ahmad Sumiyanto yang terpilih menjadi anggota DPRD
DIY, jika nanti setelah menang dan memimpin pemerintahan, pasangan ini
misalnya mengingkari salah satu poin kontrak politik yang telah
ditandatanganinya, PKS DIY Insya Allah akan berada pada barisan terdepan
untuk memrotes keras dan mengingatkan beliau berdua!"
Sebagai manusia biasa, lanjut Ahmad Sumiyanto, kebanyakan kader PKS DIY
memang kecewa pada SBY karena tidak memilih cawapres dari Partai Islam serta
cawapres yang masih muda dan segar seperti Hidayat Nurwahid. Tetapi,
permohonan maaf dan penjelasan beliau akhirnya dapat dipahami. "Apalagi
pihak SBY dan Demokrat telah bersedia menandatangani kontrak politik yang
berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS itu."
Jelasnya.
Setelah itu, lanjutnya, tidak ada lagi kebijakan dan langkah politik yang
mendua. "Dalam tubuh PKS, tidak dikenal tradisi mbalelo! Jika pimpinan telah
memutuskan A, maka seluruh struktur dan kader di bawah akan mengambil sikap
yang sama: A juga! Hal ini dilalukan dengan pemahaman yang utuh dan komitmen
yang penuh. Jika di lapangan ada yang memiliki versi lain hampir dapat
dipastikan itu dilakukan oleh mantan kader yang tidak disiplin atau
simpatisan yang belum faham, " jelasnya.
Sementara itu, isi bayanat DPP PKS antara lain menyebutkan, atas dasar
keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY
dan PD ini, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan
pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah, ummat, bangsa, dan Negara.
Dalam bayanat yang ditandatangani Presiden PKS, Ir. H. Tifatul Sembiring
juga dijelaskan, Prof. Boediono adalah seorang muslim dan tidak berpandangan
Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Undang-undang Sukuk
(Obligasi Syari'ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin. (Fie)-m

_____

From: Hansen Nugraha [mailto:hansen.nugraha@gmail.com]
Sent: 02 Juni 2009 20:31
To: dokter_umum@yahoogroups.com
Subject: [Dokter Umum] [ O O T ] Benarkah nantinya UU praktek dokter akan
dibatasi ?


dear rekan dokter yang baek :)

Berdasarkan Koran Kedaulatan Rakyat hal 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009 dan
berikut link berita yang saya dapatkan sumbernya,
jadi bukan bermaksud menyebarkan email yang tidak dapat di
pertanggungjawabkan bukan bermaksud provokasi.
http://www.inilah.
<http://www.inilah.com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-
menteri/
> com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-menteri/
http://www.inilah.
<http://www.inilah.com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-
menteri/
> com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-menteri/

jika tidak klik link diatas, berikut isi berita nya :

Pemilu 2009
02/06/2009 - 00:07
PKS Bantah Dapat Tiga Kursi Menteri
Djibril Muhammad
Hilmi Aminuddin
(inilah.com/Bayu Suta)

INILAH.COM <http://inilah. <http://inilah.com/> com/>, Jakarta - Beredarnya
SMS yang mengabarkan
bahwa PKS mendapat jatah tiga kursi menteri langsung ditepis oleh Ketua
Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Soal bagi-bagi 'kue kekuasaan', menurut dia,
sama sekali belum dibahas dalam koalisi PKS dengan Partai Demokrat.

"Saya yang berunding ketika berkoalisi dengan Partai Demokrat. Jadi saya
katakan tidak. Tidak ada itu jatah kursi menteri," jelasnya kepada
INILAH.COM <http://inilah. <http://inilah.com/> com/> di Jakarta, Senin
(1/6).

Koalisi yang dibangun sekarang ini, menurut dia, masih fokus pada pemenangan
Pilpres 9 Juli mendatang. Kesepakatan itu, lanjutnya, tidak hanya antara PKS
dengan Partai Demokrat, tapi juga dengan parpol pendukung lainnya.

"Jadi pilpres saja belum dimulai udah ngomong bagi-bagi kursi menteri,"
ujarnya.

Karena itu, Hilmi menyarankan, agar menanyakan langsung ke Ketua DPW PKS
Yogyakarta, Ahmad Sumiyanto, yang pernyataannya beredar dalam SMS tersebut.
Lagipula, dikatakan dia, Sumiyanto tidak pernah terlibat sedikitpun dalam
pembicaraan dengan Partai Demokrat.

"10 agenda teks kontrak politik ada di DPP PKS. Semuanya sudah dibagikan ke
publik. Silahkan baca di kontrak politik ada tidak yang memuat kalimat atau
kata tentang kursi menteri dan berbagai hal lainnya," tandasnya.

Berikut isi SMS itu tanpa diedit: pilih SBY, siap2 menerima menteri2 PKS:
Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto mengatakan SBY & Partai Demokrat sdh
bersedia menandatangani kontrak politik yg berisi 10 Agenda Pembangunan yg
disusun berdasarkan platform PKS. antara lain, menteri pendidikan, menteri
kesehatan dan menteri pertanian hrs dari PKS.

40 PPL dept. pertanian yg org/kader PKS tdk boleh dikeluarkan/diganti. UU
syariah dan penyiaran agama hrs segera di undangkan, demikian juga UU halal
dan haram, UU Kesehatan, dokter muslim tdk boleh memegang/menangani pasien
non muslim. demikian sebaliknya.

demikian juga perda2 bernuansa syariah tdk boleh di cabut. dan segera
realisasikan bantuan dari negara timteng qatar dgn jaminan gelora bung karno
di gadaikan ke Qatar utk dpt pinjaman Rp. 25,9 triliun. (Sumber: Koran
Kedaulatan Rakyat hal 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009). [jib]

*komentar hansen :
*
saya ngaa bermaksud ngomong politik dalam milis ini, saya bukan orang
politikus, atau perwakilan dari partai manapun, saya bukan team sukses salah
satu partai.

tujuan saya tulus, sekali lagi *TULUS *: yakni mengajak rekan dokter agar
mengingatkan pejabat PKS mengenai sumpah dokter harus menolong siapa pun..
dan bukan untuk jelekin partai mana pun..

tapi jika di ajukan RUU atau jadi UU dan disetujui sebagai persyaratan
seperti yg dimuat di :
http://www.inilah.
<http://www.inilah.com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-
menteri/
> com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-menteri/
http://www.inilah.
<http://www.inilah.com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-
menteri/
> com/berita/2009/06/02/111850/pks-bantah-dapat-tiga-kursi-menteri/
maka ini nanti bisa di lihat sebagai pelanggaran HAM aja..
lebih baek kita mencegah, mengingatkan, sebelum hal itu terjadi

terima kasih

salam kebahagiaan untuk semua,

Hansen Nugraha

[Non-text portions of this message have been removed]

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

[ Forum Kesehatan : http://www.medisiana.com ]Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dokter_umum/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dokter_umum/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:dokter_umum-digest@yahoogroups.com
mailto:dokter_umum-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dokter_umum-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Tidak ada komentar: