OPINI SINAR HARAPAN
18 Agustus 2010
Kritik Jangan
Hilangkan Arah Revolusi !
Oleh: Andi Arief *
Walau menuai banyak kritik yang berbasiskan selera, like and dislike,
dari berbagai kalangan namun pidato kenegaraan presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono dalam rangka HUT 65 Proklamasi Kemerdekaan RI kemarin adalah sebuah penegasan politik bahwa perjuangan kemerdekaan 1945 adalah sebuah revolusi yang menakjubkan abad 20. Revolusi yang bukan saja menuntut kemerdekaan dan kedaulatan, namun juga menuntut kebebasan, emansipasi dan kerakyatan.
Revolusi Indonesia, juga ikut menyalakan api perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika kepada penjajahan, dan menghasilkan arus dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia.
Tersirat Presiden ingin menegaskan bahwa revolusi 1945 itu ternyata belum selesai, dan harus tetap dilanjutkan walaupun revolusi dilaksanakan secara diam-diam (the quiet revolution), berupaya memenuhi cita-cita revolusi 1945.
Sesuai dengan hukum perkembangan, walaupun saat ini telah mendapatkan berbagai capaian dibidang sosial, ekonomi dan politik namun Pemerintah juga harus mengakui bahwa berbagai masalah persoalan bangsa justru berkembang semakin kompleks. Tentu saja pemerintah tanpa keterlibatan rakyat tidak akan pernah mampu mengatasi kompleksitas masalah dan persoalan.
Semua kritik adalah masukan sangat penting dan berguna bagi proses penuntasan revolusi Indonesia yang harus segera dituntaskan. Sudah jelas arah revolusi adalah menunju masyarakat adil, makmur dan sejahterah yang hanya bisa dibangun di atas sistim masyarakat yang kokoh dan berdaulat di atas negeri sendiri.
Untuk itu presiden hanya ingin mengingatkan dan mendeklarasikan bahwa revolusi hanya bisa dicapai dengan segera melakukan pembenahan mengatasi berbagai masalah dan persoalan. Dalam RPJMN telah ditetapkan dengan konkrit berbagai sasaran pembangunan dengan sejumlah prioritas nasional. Mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; dan ketahanan pangan.
Ditegaskan pula prioritas dibidang infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup; pengelolaan bencana; serta pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik. Juga tidak kalah pentingnya adalah adalah soal kebudayaan dan inovasi teknologi. Selain itu, ditetapkan pula prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dibidang Ekonomi, serta di bidang Kesejahteraan Rakyat.
Untuk mempercepat kebijakan politik diatas, maka presiden menerbitkan dua Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dan tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Sudah saatnya kesejahteraan (prosperity) rakyat dibangun di atas prinsip "Pembangunan untuk Semua" (Development for All). Karena, tidak ada gunanya pembangunan kalau rakyat semakin miskin dan marginal. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itulah, kita mengusung pembangunan yang inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun di desa.
Adalah tantangan bagi pemerintah untuk untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik.
Untuk itu diusia 65 tahun proklamasi kemerdekaan ini, presiden menegaskan dan mendeklarasikan perluasan dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, dengan memastikanprogram-program Pro-Rakyat dengan jumlah yang lebih besar dengan sebaran yang lebih luas. Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, terus kita
perluas. Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, kita sediakan dana Rp100 trilyun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi kepentingan KUR. Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan.
Kita juga berharap agar seluruh rakyat dalam waktu dekat segera mendapatkan pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sehingga seluruh rakyat, terbebaskan dari semua biaya pelayanan kesehatan untuk semua penyakit dari puskesmas sampai rumah sakit diseluruh Indonesia, karena sudah dijamin oleh negara dan dijalankan langsung oleh pemerintah.
Sebaliknya tentu saja rakyat perlu mendukung niat pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menjadi sebesar 7 sampai 7,7 persen. Karena hanya dengan dukungan rakyat secara menyeluruh maka
target peningkatan ekonomi pasti tercapai.
Percepatan laju pertumbuhan ekonomi memperluas lapangan kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun ke depan, kita menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.
Dukungan dan keterlibatan rakyat dalam membangun ekonomi adalah dasar utama bagi peningkatan investasi, baik investasi lokal maupun investasi asing. Kita harus memastikan, bahwa semua kebijakan investasi dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu mensejahterakan rakyat kita.
Presiden juga menyerukan agar kemajemukan saat ini harus dapat menjadi kekuatan pendorong, the driving force, sebuah kemajuan; bukan sebaliknya, menjadi penghalang. Presiden menggarisbawahi perlunya menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan dan toleransi sebagai bangsa.
Pernyataan diatas menegaskan semua pihak untuk menghentikan semua tindakan yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat kita yang berbeda dalam identitas, baik yang menyangkut agama, etnis, suku dan kedaerahan. Sudah seharusnya pihak penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak menghentikan semua ancaman dan kekerasan agar setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan semua itu kita tuntaskan tugas-tugas revolusi 1945.
*Penulis adalah Staff Khusus Presiden Bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial

[Non-text portions of this message have been removed]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar